Demokrasi dan Sistem Politik di Thailand, Malaysia, dan Vietnam


Written by Diah Ayu Intan Sari – Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember

Thailand

Kondisi politik suatu negara tidak pernah lepas dari sejarah perjalanan politiknya dimasa lampau. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang peran militer dalam politik Thailand, saya akan sedikit menjelaskan masa lalunya yang kemudian dapat saya gunakan untuk membantu saya melihat peran militer Thailand dalam kacamata teori realisme. Awalnya Thailand menggunakan sistem kerajaan absolut yang dipimpin oleh raja. Namun, sejak tahun 1932 terjadi sebuah revolusi tak berdarah yang berujung pada dimulainya monarki konstitusional di Thailand.[1] Sejak peristiwa tersebut, perjalanan politik Thailand menjadi penuh dengan teaterikal politik yang paling panas di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa tersebut juga berdampak pada meningkatnya peran militer di Thailand. Walaupun Raja Thailand (Bhumibol-red) masih memiliki legitimasi kekuasaannya tetapi peran militer Thailand dapat dikatakan sangat dominan dalam dinamika perpolitikan negara ini. Sebab kenyataannya hampir semua pergantian presiden Thailand selalu diwarnai dengan kudeta militer atau melalui aksi massa.

Militer Thailand seolah haus akan kekuasaan dan selalu berjuang untuk memperoleh kekuasaan yang terkuat di Thailand. Seperti peristiwa turunnya Perdana Menteri Thacksin akibat kudeta militer yang dilakukan oleh militer Thailand menjadi bukti nyata bahwa militer Thailand selalu berusaha untuk mendapatkan kekuasaan (struggle for power) di Thailand. Realisme meyakini bahwa politik adalah cara untuk memperluas power, mempertahankan, dan menunjukan power. Tindakan militer Thailand dalam berpolitik mengarah pada power untuk mendominasi Thailand. Realisme melihat bahwa peran militer di Thailand akan tetap dominan selama belum ada perundang-undang yang dapat membuat militer Thailand kembali ke barak militernya. Selain itu peran Raja Thailand juga cukup dominan dalam proses penggulingan kekuasaan, tanpa persetujuaan atau dukungan dari Raja Thailand, maka militer Thailand tidak akan berbuat sesuatu. Seperti yang terjadi pada penggulingan Perdana Menteri Tacksin beberapa waktu yang lalu. Raja Thailand terlihat bungkam saat terjadi gejolak tersebut. Hal ini kemudian menjadi justifikasi militer Thailand bahwa sang raja mengizinkannya. Sehingga militer Thailand kemudian sukses melakukan penggulingan kekuasaan Tacksin melalui kudeta militernya. Tetapi, apabila saya prosentase kekuatan militer Thailand adalah paling dominan (70%) sedangkan peran raja Thailand (30%) dalam penggulingan Tacksin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran militer Thailand sangat dominan dalam menentukan perjalanan dan dinamika politik di Thailand.

Malaysia

Sistem demokrasi yang ada di Malaysia saat ini menurut saya hanyalah sistem demokrasi semu. Namanya saja yang demokrasi tetapi faktanya tidak. Sebab  sejak Malaysia merdeka pada 31 Agustus 1957,  nuansa checks and balances di Malaysia belum berjalan dengan baik. Seperti terjadinya aksi demonstrasi masyarakat yang diberi nama Koalisi Bersih 2.0 yang digagas oleh kubu oposisi pada Minggu, 9 Juli 2011.[2] Aksi ini merupakan suatu bentuk protes masyarakat Malaysia yang menginginkan adanya pemilu jujur, bersih dan adil (reformasi pemilu) sebab sejak UMNO berkuasa pada 1957 sampai sekarang pemilu di Malaysia selalu tidak transparan. Pemerintah Malaysia juga otoriter terhadap rmasyarakatnya sehingga peran masyarakat sebagai balances tidak ada. Hal ini terbukti ketika pemerintah Malaysia dapat melakukan penahanan atau penangkapan tanpa melalui proses hukum kepada siapapun pembangkang pemerintahan yang sah. Dalam peristiwa demonstrasi Bersih 2.0 misalnya, pemerintah Malaysia menahan 1.667 orang tanpa melalui proses hukum.[3] Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa checks and balances tidak berjalan baik di Malaysia. Padahal apabila merujuk pada ungkapan Franz Magnis-Suseno S.J. dalam bukunya ’’Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis’’ yang mengatakan bahwa ciri utama sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah adanya pelembagaan mekanisme yang mengoptimalkan kontrol (checks and balances) masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi yang terjadi di Malaysia saat ini, belum tumbuh dan bergerak kearah ciri demokrasi tersebut.

Selain itu, I Melvin Urofsky menyebutkan bahwa 11 pilar bagi rezim pemerintahan demokratis di antaranya adalah: hak rakyat untuk tahu, peran pers yang bebas, adanya kekuatan oposisi, pembuatan perundang-undangan yang terbuka bagi rakyat, pengadilan yang independen, pembatasan kekuasaan terhadap eksekutif, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, adanya pembagian kekuasaan, dan kontrol sipil atas militer. [4] Apabila merujuk pada 11 pilar demokrasi yang dikemukakan oleh I Melvin Urofsky diatas, maka Malaysia belum memenuhi pilar-pilar tersebut. Demokrasi di Malaysia benar-benar masih tertatih-tatih dan pincang sebab pemerintah Malaysia masih mengontrol penuh media massa, cetak maupun elektronik. Dengan kata lain, tidak ada kebebasan pers di Malaysia. Masyarakat juga tidak dapat dengan bebas dalam mengemukakan pendapat dan berserikat. Demokrasi dalam pengertian di atas (Urofsky) sampai saat ini masih belum terjadi di Malaysia. Seperti kita lihat poin dimana seharusnya negara yang demokrasi memiliki kekuatan oposisi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintah tetapi faktanya Malaysia tidak demikian. Meskipun Malaysia sudah menganut sistem multipartai sebagai syarat sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, pemilu sebagai salah satu unsur penting dalam mekanisme demokrasi yang juga telah diadakan secara periodik dan rutin selama empat tahun sekali. Namun, pemilu itu selalu dimenangkan oleh Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO. UMNO dapat melakukan berbagai intrik politik termasuk cara-cara kotor untuk menjatuhkan lawan politiknya agar dapat memenangkan pemilu. Seperti yang terjadi pada kasus Anwar Ibrahim, Isu seks (isu sodomi) digunakan untuk menjatuhkannya. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa politik di Malaysia dimonopoli dan didominasi oleh satu partai politik yaitu UMNO. UMNO sebagai kekuatan utama di Barisan Nasional membuat demokrasi di Malaysia menjadi demokrasi semu. Partai oposisi seperti Partai Islam se-Malaysia (PAS), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR) serta partai-partai minoritas lainnya selalu tak berdaya menghadapi dominasi-monopoli kekuasaan Barisan Nasional yang dikomandoi oleh UMNO.

Pendapat yang mengatakan tidak ada demokrasi di Malaysia boleh saja dibantah oleh rezim yang berkuasa yang diwakili oleh partai UMNO. Menurut Sekjen UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan B. Tengku Mansor  demokrasi tetap ada di Malaysia meski berbeda dengan negara-negara barat.  Hal ini karena rakyat Malaysia dianggap belum dewasa untuk berdemokrasi.[5] Hal senada pun diungkapkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengatakan bahwa berdemo bukan bagian dari kultur Malaysia.[6] Tetapi apabila mengacu nilai-nilai demokrasi yang tidak dilaksanakan di Malaysia serta pada fakta-fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Malaysia merupakan demokrasi semu.

Vietnam

Vietnam merupakan negara yang menganut paham komunisme. Sistem pemerintahan di negara ini menggunakan sistem partai tunggal seperti China. Pada awal pengambilalihan kekuatan paska Perang Vietnam, pemerintah Vietnam menciptakan sebuah ekonomi terencana, seperti yang dilakukan Indonesia di zaman Orde Baru lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun. Namun, hal ini tidak berjalan dengan baik, dan justru membuat kondisi ekonomi dan politik Vietnam menjadi semakin terpuruk. Disisi lain, Vietnam melihat bahwa negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar bebas memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang tinggi dan rakyatnya lebih makmur. Sedangkan, Vietnam yang telah berpuluh-puluh tahun mengimplemantasikan komunisme total (komunisme ortodoks dan konservatif) tidak kunjung memperoleh kemakmuran. Karena itu tahun 1986, Kongres Partai Komunis ke 6 Vietnam melakukan sebuah kompromi dengan menerapkan reformasi pada sistem ekonominya menjadi pasar bebas (free market) yang terkenal dengan sebutan “Doi Moi (renovasi)” dengan harapan dapat membuat perekonomian Vietnam membaik. Sejak diimplementasikannya strategi Doi Moi ini, Vietnam kemudian bangkit menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia sekaligus menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan di Asia.[7] Vietnam menerapkan prinsip-prinsip liberal untuk memudahkannya melebur dalam sistem perdagangan bebas dunia. (Huminca/”PR”/dari berbagai sumber)[8] Tetapi secara politik, ideologi negara tersebut tetap komunis. Sebab kekuasaan pemerintah negara tetap dikontrol oleh partai Komunis Vietnam sehingga kepemilikan pribadi atas pertanian dan perusahaan, deregulasi serta investasi asing masih diatur oleh pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa secara politis, reformasi di Vietnam belum terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reformasi sistem ekonomi Vietnam tidak akan berpengaruh pada sistem politik Vietnam sebab reformasi ekonomi tersebut merupakan sebuah langkah kompromi yang diambil pemerintah Vietnam untuk menjaga Vietnam tetap exist ditengah arus globalisasi ini. Reformasi ekonomi (Doi Moi) tersebut sekaligus sebagai bentuk usaha pemerintah Vietnam untuk menyelamatkan ekonomi negaranya dan memperoleh kemakmuran bagi rakyatnya.


[1] John Fuston, Government and Politic In South East Asia, Singapura: Institute of South East Asia Studies, 2000.

[2]http://internasional.kompas.com/read/2011/07/09/15565496/Dua.Pemimpin.Demo.Malaysia.Ditangkap

[3] http://dunia.vivanews.com/news/read/232186-1-667-orang-ditahan-dalam-demo-di-malaysia

[4] http://www.detiknews.com/read/2011/07/11/102935/1678485/471/malaysia-mengeja-demokrasi

http://politik.kompasiana.com/2011/07/10/malaysia-mengeja-demokrasi/

[5] http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/11/pm-najib-razak-pertahankan-demokrasi-di-malaysia

[6] http://www.detiknews.com/read/2011/07/11/102226/1678468/1148/pm-najib-aksi-demo-bukan-bagian-dari-kultur-malaysia

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam

[8] http://bataviase.co.id/node/529309

 

Tinggalkan Balasan