Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara Berkembang


Written by Nuraida Muji Kurnia EP – Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

Implementasi prinsip-prinsip Good Governance pada penyelenggaraan pemerintahan menjadi cita-cita bagi seluruh negara di berbagai belahan dunia, baik itu negara maju maupun negara sedang berkembang. Karena prinsip Good Governance mengandung konsep-konsep pelaksanaan suatu pemerintahan yang ideal sebagaimana diharapkan oleh semua warga negara. Sehingga, dengan diterapkannya prinsip Good Governance, masyarakat berharap kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi seutuhnya. Namun, sebelum kita mengamini sepenuhnya akan pelaksanaan prinsip Good Governance di Negara Indonesia yang notabene adalah negara sedang berkembang, maka perlu adanya pemahaman terlebih dahulu terhadap makna “Good Governance“ itu sendiri.

Good Governance merupakan suatu prinsip tata pemerintahan yang ideal. Ideal dalam arti memiliki konsep-konsep yang baik dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan. Bintoro Tjokroamidjojo menerjemahkan istilah Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah.[1] Jika istilah Good Governance diuraikan satu per satu, maka “Good” diterjemahkan sebagai sesuatu yang baik. Sedangkan “Governance” mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dalam mengalokasikan sumberdaya dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam konsep governance terkandung beberapa unsur sebagai sarana untuk memahami makna dari Good Governance. Unsur-unsur tersebut antara lain: 1]. Participation: adanya partisipasi secara aktif dari masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu maupun pengungkapan pendapat yang bersifat konstruktif, 2]. Rule of law: adanya aturan hukum yang tegas dan jelas, dan ditegakkan tanpa memihak, 3]. Transparency: adanya keterbukaan dan kejelasan informasi dari pemerintah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, 4]. Responsiveness: adanya kepedulian untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders dalam jangka waktu yang optimal, 5]. Consensus Oriented: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terciptanya suatu konsensus menyeluruh, 6]. Equity and inclusiveness: semua masyarakat berhak memperoleh keadilan dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan, 7]. effectiveness and efficiency: pengeluaran pemerintah  dapat membuahkan hasil yang sesuai kebutuhan masyarakat dan mengelola sumber daya untuk hasil yang semaksimal mungkin, 8]. Accountability: adanya pertanggung jawaban kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kegiatan yang dijalankan pemerintah. Setelah mengetahui uraian dari masing-masing unsur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sisi positif dari Good Governance terletak pada realisasi 8 unsur itu sendiri.

Pelaksanaan good governance tidak dapat meninggalkan 3 pilar pokok yang menjadi syarat utamanya, yaitu: Government (pemerintah), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan market (sektor privat). Jika ada salah satu komponen yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang Good. Ketiga komponen tersebut harus memiliki jaringan dan interaksi secara sinergik dan setara. Governance Masing-masing komponen mengetahui dengan jelas dan tepat mengenai tujuan, peran, dan arahan untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik.[2] Dalam berinteraksi itulah 8 unsur good governance dimanifestasikan. Seperti yang diungkapkan oleh Koesnadi Hardjosoemantri bahwa Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik, jenis lembaga tersebut adalah negara, sektor swasta, dan masyarakat madani.[3]

Adanya sektor swasta dalam komponen ini, hendaknya menjadi tinjauan kembali bagi negara sedang berkembang yang akan menerapkan good governance. Di sini, pihak swasta berperan sebagai pasar yang berorientasi kepada profit. Dimana sasaran pasar itu tidak lain adalah masyarakat madani yang berperan sebagai konsumen. Sehingga, jika pihak swasta memiliki porsi yang sama dengan pihak pemerintah, maka sarana pelayanan publik akan menjadi “barang dagangan” dimana hanya masyarakat yang “memiliki uang” saja yang dapat menikmatinya. Fakta yang sudah terjadi di negara Indonesia (sebagai negara berkembang yang berusaha menerapkan Good Governance) saat ini yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pemerintah telah “memperjual belikan” pendidikan, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menikmati pendidikan, sedangkan bagi mereka yang kurang mampu tetap terkungkung dalam gelapnya kebodohan. Seharusnya pemerintah meninjau kembali kebijakan yang telah diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian negara yang belum stabil, pendapatan per kapita yang masih rendah, dan angka pengangguran yang relatif tinggi. Apakah dengan kondisi demikian, negara sedang berkembang siap menerima injeksi Good Governance dalam tata pemerintahan yang seharusnya lebih layak jika diterapkan di negara-negara maju dengan kondisi perekonomian yang stabil?

Wacana pelaksanaan Good Governance bagi negara sedang berkembang hendaknya ditinjau kembali. Karena masyarakat belum mampu untuk menghadapi segala bentuk privatisasi oleh swasta yang tentu saja hanya dapat disentuh oleh segelintir orang. Weber mengungkapkan bahwa organisasi birokratis lebih cocok untuk lingkungan yang stabil dan untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat massif tetapi redundant.[4] Sehingga, kurang tepat jika negara sedang berkembang dengan kondisi yang belum stabil memaksakan diri untuk menginjeksikan Good Governance dalam sistem pemerintahannya.


[1] Lihat makalah Prof. Dr. Sofian Effendi dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, tanggal 22 September 2005 di Kantor Negara PAN.

[2] Utomo, Warsito, Administrasi Publik Baru Indonesia Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administasi Publik, Edisi pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, halaman 185.

[3] Lihat makalah Koesnadi Hardjasoemantri dalam Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.

[4] Lihat makalah Prof. Dr. Sofian Effendi dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi.

Tinggalkan Balasan