Reformasi di Indonesia: Mengapa dan Bagaimana?

Written by Tri Mahendra Mahasiswa Sosiologi Universitas Jember

Kita tahu bahwa reformasi merupakan suatu perubahan dari tatanan perikehidupan lama (era orde baru) menuju ke arah tatanan perikehidupan yang lebih baik. Gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Ini merupakan suatu gerakan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan. Perubahan ini yang diprioritaskan yaitu pada bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial. Perjuangan reformasi tidak dapat didapatkan begitu saja, melainkan membutuhkan waktu yang tidak singkat yang mana itu membutuhkan proses yang lama. Hasil reformasi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara bertahap, sehinnga perlu adanya agenda reformasi untuk memprioritaskan mana yang lebih dulu harus dilaksanakan. Lebih lanjut perlu adanya kontrol atas reformasi, agar pelaksanaan reformasi tepat pada tujuan dan sasarannya. Reformasi yang tidak terkendali akan kehilangan arah dan bisa melanggar norma-norma hukum, sehingga tidak membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa depan.

Masalah yang sangat mendesak adalah upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Karena pada waktu itu, harga bahan pokok sangat tinggi, bahkan masyarakat harus antri untuk membelinya.

Sementara itu,  kondisi politik dan ekonomi Indonesia sangat kacau. Rakyat Indonesia menjadi semakin kritis dan menyatakan bahwa pemerinthan orde baru tidak berhasil menciptakan pemerintahan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain adalah:

v     Adili Soeharto dan kroni-kroninya

Tuntutan ini dilancarkan Mahasiswa karena pada saat rezim orde baru itu banyak sekali penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan pada saat itu.

v     Amandemen UUD 1945

Pemerintahan pada rezim orde baru pada saat itu banyak sekali dan sering menyimpang dari UUD 1945

v     Penghapusan Dwi fungsi ABRI

Kita tahu tentunya bahwa pada pemeritahan orde baru pada saat itu, fungsi ABRI juga sebagai pelindung pemerintahan otoriter Soeharto. ABRI yang seharusnya menjaga kedulatan NKRI dan melindungi rakyat Indonesia ternyata tidak berjalan semestinya. Mereka malah menjadi dijadikan sebagai pelindung pemerintah yang dikenal otoriter. Kita tahu pada saat itu pemerintahan sungguh sangat otoriter, jika ada demo langsung dilenyapkan.

v     Otonomi daerah yang seluas-luasnya

Permintaan otonomi daerah ini dilancarkan oleh para mahasiswa karena pada saat itu pemerintahan sentralistik yang mana bukan menjadi dambaan masyarakat banyak.

v     Supremasi hukum

Hukum pada saat itu benar-benar berpihak pada penguasa, hukum pada saat itu seakan mati. Jika rakyat kecil berbuat kesalahan maka mereka akan dihukum,sedangkan untuk pemerintah yang melaggar hukum seakan mereka itu mendapatkan perlindungan, sehingga mereka leluasa memerintah meskipun banyak pelanggaran hukum didalamnya, ini sungguh tidak adil.

v     Pemerintahan yang bersih dari KKN

Pada saat pemerintahan Soeharto praktik KKN sudah sangat berjalan mulus karena semua aspek pemerintahan dikuasai oleh penguasa. Hukum sudah bisa diintervensi oleh penguasa pada saat itu.Oleh karena itu, mahasiswa menuntut untuk dilaksanakannya pemerintahan yang bersih dari KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tiga penyakit yang menghinggapi mental penguasa dan penguasa Indonesia di masa orde baru yang membuat kerugian negara sangat besar.

Berakhirnya pemerintahan orde baru

Kesuksesan pada pemerintahan rezim Soeharto dalam melaksanakan pembangunan ekonomi merupakan suatu prestasi yang sangat baik bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu Indonesia cukup jaya, rakyat Indonesia merasa sejahtera pada masa itu. Boleh dikatakan bahwa Indonesia pada saat itu sangat sejahtera. Pembangunan dapat berjalan dengan sangat baik, meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Akan tetapi pembangunan ekonomi/keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur orde baru ternyata kurang diimbangi dengan pembangunan mental para pejabat pemerintah, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi. Puncaknya pada tahun 1997 terjadi KKN yang sudah menjadi budaya pejabat penguasa. Sehingga utang luar negeri Indonesia melambung tinggi. Uang hasil pinjaman yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan juga untuk menyejahterakan rakyat Indonesia malah diselewengkan. Uang hasil pinjaman dikorupsi dan dibagi-bagikan kepada pejabat pemerintah dan juga keluarga pejabat pemerintah. Ini sungguh keterlaluan karena amanah dari rakyat diselewengkan. Utang Indonesia semakin membengkak dan rakyat semakin sangat menderita.

Faktor Penyebab Munculnya Reformasi

Banyak hal yang mendorong terjadinya reformasi pada masa orde baru, terutama ketidak adilan pada bidang politik, ekonomi dan hukum. Pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ternyata tidak konsisten, dulu awalnya terlihat sangat baik dan sukses, tetapi ternyata tidak demikian. Tekad awal orde baru pada awal kemunculannya pada tahun 1996 adalah melaksanakan pemerintahan yang murni sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setelah rezim Soeharto memegang pemerintahan dan  memegang pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya. Hal ini tentu menimbulkan pandangan negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal orde baru tersebut. Akhirnya berbagai penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 banyak dilakukan. Penyimpangan yang dilakukan itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap benar dan sah, walaupun merugikan rakyat. Penyimpangan yang telah berangsur lama itu telah menimbulkan krisis di segala bidang, yaitu politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

A. Krisis Politik

Krisis politik ini terjadi karena demokrasi yang dijalankan di Indonesia pada saat itu tidak dijalankan semestinya. Kesannya bahwa kedaulatan rakyat itu berada pada sekelompok tertentu yakni penguasa. Keadaan politik yang kacau seperti ini munculnya rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan inilah akhirnya yang menyebabkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden dan dilaksanakan pemilu.

Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kebijakan pemerintah tentang masalah politik, ekonomi dan hukum terus dilancarkan. Perkembangan ekonomi dan pembangunan telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh sekelompok tertentu, para konglomerat, tidak mampu menghapuskan kemiskinan pada sebagian masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat dan pemerintahan masih penuh dengan pelanggaran hukum dan HAM oleh penguasa. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan para penguasa. Para anggota DPR pada kenyataannya sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Hal itu menyebabkan terjadinya krisis politik.

B. Krisis hukum

Krisis hukum yang terjadi di masa orde baru ini terjadi karena hukum pada saat itu pelaksanaannya terdapat banyak pelanggaran oleh penguasa dan banyak ketidakadilan. Kekuasaan kehakiman pada saat itu berada di bawah kekuasaan eksekutif, ini sungguh pelanggaran yang sangat berat karena telah melanggar konstitusi negara kita. Pengadilan sangat sulit memberikan keadilan bagi rakyat, karena mereka harus tunduk kepada penguasa. Hukum malahan sering digunakan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Seringkali terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabat atau para pejabat negara.

Pejabat pada saat itu seakan sungguh kebal hukum. Mereka yang bersalah akan selalu merekayasa kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa lolos dari jeratan hukum. Hukum juga menjadi tuntutan  dalam gerakan reformasi. Rakyat menghendaki adanya reformasi juga di bidang hukum agar dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada pada saat itu. Reformasi hukum harus cepat dilaksanakan karena ini merupakan aspek atau bagian dari tuntutan kaum Reformis.

C. Krisis ekonomi

Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara ternyata juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Pada saat itu nilai tukar rupiah menjadi sangat lemah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi terpuruk. Pada saat itu ekonomi kita sungguh bobrok. Bank-bank juga banyak yang bermasalah. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi bank-bank yang bermasalah juga tidak memberikan hasil. Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk mengahadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah orde baru semakin berkurang.

Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembangunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Pembangunan tidak merata  tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997 dan membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu penyebab masalah ekonomi. Sebenarnya utang luar negeri kita tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Ketika terjadi krisis moneter nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan Indonesia yang dianggap tidak sehat. Pemerintahan orde baru ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara industri, namun tidak mempertimbangkan kodisi rill di masyarakat. Karena sebenarnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agraris yang tingkat pendidikannya masih rendah.

Pola pemerintahan yang sentralistis menjadi sistem pemerintahan pada masa rezim orde baru. Semua kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan. Oleh sebab itu peran pemerintah pusat menjadi sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pelaksanaan politik sentralisasi sangat mencolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar pengelolaan kekayaan alam di Indonesia berada di pusat. Kekayaan Indonesia banyak yang diangkut dan dikendalikan oleh pusat.

D. Krisis Kepercayaan

Pada saat kepemimpinan presiden Soeharto terjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada Bulan Mei 1998 para mahasiswa bersama-sama meminta pertanggungjawaban Soeharto sebagai pemimpin Negara tertinggi pada saat itu, dan meminta dia untuk mengundurkan diri. Peristiwa pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan B.J.Habibie menjadi presiden menandai runtuhnya orde baru dan awal dari masa reformasi. Tragedi trisakti mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan pemerintah yang menentang kebijakan pemerintah yang dipandang tidak demokratis. Pada saat situasi politik nasional sedang panas mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap AS semakin melemah karena perekonomian kita saat itu sempat terhenti. Ini yang menyebabkan krisis kepercayaan. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.

Reformasi

Reformasi dapat dikatakan sebagai gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Sebenarnya Reformasi memiliki tujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Reformasi merupakan formulasi menuju tatanan Indonesia baru. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan.  Akan tetapi, karena pemerintahan rezim Soeharto dipandang sudah tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Soeharto diminta untuk mengundurkan secara ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia untuk masa mendatang

Gerakan reformasi merupakan suatu perjuangan karena hasil-hasilnya tidak dapat dinikmati dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat dimaklumi karena gerakan reformasi memiliki agenda pembaruan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, semua agenda reformasi tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang singkat. Agar agenda reformasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik, maka diperlukan strategi yang tepat, seperti: Menetapkan prioritas, yaitu menentukan aspek mana yang harus direformasi lebih dahulu dan aspek mana yang direformasi kemudian.  Melaksanakan kontrol agar pelaksanaan reformasi dapat mencapai tujuan dan sasaran secara tepat.

Suatu gerakan reformasi yang tidak terkontrol akan kehilangan arah, dan bahkan cenderung menyimpang dari norma-norma hukum. Dengan demikian, cita-cita reformasi yang telah banyak sekali menimbulkan korban baik jiwa maupun harta akan gagal. Untuk itu, kita sebagai pelajar Indonesia harus dan wajib menjaga kelangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan harapan para pahlawan reformasi yang gugur mendahului kita.

Kesimpulan

Dari apa yang telah kita ketahui tentang reformasi, kita harus bisa mengetahui makna reformasi adalah untuk tatanan baru suatu pemerintahan yang lebih baik. Kita tahu bahwa pada saat rezim Soeharto yang awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi ternyata dibelakang terjadi penyelewengan.

Untuk saat ini, kita yang hidup pada era reformasi akan tetapi kenapa kehidupan negara kita sepertinya tidak bisa sejahtera. Dulu pada saat negara kita dipimpin secara otoriter tidak bisa berjalan dengan baik, sekarang negara kita sudah diberi banyak kebebasan, tetapi mengapa negara kita tetap saja tidak berubah secara signifikan. Untuk saat ini di era kebebasan, di era reformasi kita sebenarnya telah banyak diberi peluang untuk saling berpendapat, saling berbagi argumen, kita diberi kebebasan berserikat, berkumpul dan diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasi. Ini berbeda dengan pada era orde baru yang mana pada saat itu kita mungkin tidak akan bisa menyuarakan aspirasi kita seperti saat ini. Namun yang terjadi kenapa negara kita tidak bisa berubah, saya bisa menyimpulkan bahwa negara kita itu perkembangannya stagnantatau berjalan di tempat, ini sungguh ironi.

Menurut pengamatan saya selama ini bahwa ternyata negara kita telah gagal menjalankan pemerintahan di era reformasi ini. Saya bisa mengatakan bahwa perkembangan reformasi untuk saat ini masih berjalan di tempat. Sebenarnya negara kita harus malu dengan negara-negara tetangga. Saat ini di era reformasi kenapa pemerintahan itu terlihat sama seperti dulu, yaitu budaya korupsi yang seakan menjadi warisan sejati turun-temurun. Supremasi hukum tetap seperti dulu, tidak ada bedanya antara dulu dengan sekarang, tetap saja hukum melindungi penguasa. Tidak hanya pada aspek hukum saja, melainkan juga pada aspek yang lain seperti ekonomi, sosial, politik.

Menurut saya, negara yang dipimpin secara otoriter maupun tidak itu sebenarnya keduannya baik. Tinggal bagaimana kita menjalankannya, kalau kita menjalankannya dengan baik, tidak diselewengkan, maka semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Tetapi saat ini yang terjadi adalah tetap seperti dulu, yaitu penyelewengan wewenang dan kekuasaan oleh para pejabat kita.

Menurut saya yang perlu diperbaiki itu bukan pada sistem pemerintahan yang otoriter maupun yang tidak otoriter, atau sistem pemerintahan yang kita pakai saat ini itu apa. Akan tetapi moral dan sepiritualnya para pejabat itu yang harus diperbaiki. Karena meskipun kita menganut sistem pemerintahan apa saja, maka akan percuma dan sia-sia akan  jika pejabat pemerintahnya tidak memiliki moral sepiritual.

Agar Indonesia bisa lebih baik untuk saat ini dan di masa yang akan datang, maka pendidikan untuk hal moral sepiritual itu sangat penting terutama bagi generasi muda yang nantinya akan meneruskan pemerintahan Indonesia. Karena jika kita tidak memiliki moral dan spiritual maka itu akan berdampak buruk untuk kita jika kita memperoleh posisi di bidang pemerintahan nantinya. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang yang diberi kesempatan belajar harus bisa belajar dari kesalahan yang sudah terjadi di masa lampau. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh pejabat kita. Kita harus bergerak lebih maju lagi agar tidak ketinggalan dengan negara lain yang sudah maju. Kita harus bisa mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang sebenarnya di damba-dambakan dan diharapkan oleh rakyat Indonesia saat ini.[]

ARTICLES LIST:

COMMUNICATION >> [1] Model-Model Komunikasi Dalam Komunikasi Massa [2] Analisa Stakeholder Relations Strategy: Studi Kasus Launching Honda CBR 250R [3] Urgensi Manajemen Citra Perusahaan Dalam Sistem Pemasaran Strategis [4] Pengertian Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal [5] Penerapan Public Relations di Grapari Telkomsel [6] Analisa Sub Brands Strategy Dalam Pemunculan Wings Food Oleh Wings Group [7] Komunikasi Interpersonal: Individu dan Lingkungan Sosial, Konflik, dan Karir [8] Faktor Penyebab Komunikasi Tidak Efektif Antara Kaum Intelektual dan Kaum Awam di Dalam Masyarakat Desa Serta Solusinya [9]

CULTURAL STUDIES >> [1] Kebudayaan Nasional Indonesia dan Media Massa [2] Analisa Cultural Studies: Karakter Ayah Dalam Genre Film ‘Romance’ [3] Pengertian Dekonstruksi [4] Memaknai Eksistensi Buku Dalam Praksis Sosial [5] Posisi Wanita Dalam Industri Media: Studi Kasus Majalah Cosmo Girl dan Popular Magazine [6]

DEMOCRACY >> [1] Pengertian, Tipologi, dan Esensi Demokrasi [2] Demokrasi Asia, dan Kritik Terhadap Demokrasi Liberal [3] Demokrasi ‘ala’ Lee, Mahathir, dan Soeharto [4]

ECONOMICS >> [1] PNPM dan Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat [2] Bank Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila [3] Entrepreneurship: Memulainya dari ‘Seni’ Bukan ‘Profit’ [4] Dampak Perdagangan Bebas (Globalisasi) Terhadap Ekonomi Politik Indonesia Serta Antisipasinya [5]

EDUCATION >> [1] Menggagas Sekolah Komunitas [2]

FEMINISM >> [1] Menapaki Jejak Feminisme Wanita Jawa [2]

FOREIGN AFFAIRS >> [1] Efektifitas Diplomasi Bilateral Indonesia – Australia Dalam Konflik Timor Timur [2] Implementasi Teori Liberalisme di ASEAN [3] Dampak Hubungan Kerjasama Militer Amerika Serikat – Taiwan Terhadap China [4] Ambivalensi Sikap Amerika Serikat Dalam Konflik Israel – Palestina [5] Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Revolusi Mesir di Era Hosni Mubarak [6] Peran ASEAN Dalam Perspektif Liberalisme Interdependensi Kompleks [7] Sengketa Pulau Sipadan – Ligitan Antara Indonesia dan Malaysia [8] Analisa United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD) di Indonesia [9] Sengketa Teritorial di Laut China Selatan [10] Perbandingan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Era Orde Lama, Orde baru, dan Pasca Orde Baru [11] Alasan Pemerintah Indonesia Menyerahkan Sengketa Pulau Sipadan – Ligitan Kepada Mahkamah Internasional [12] Bentuk-Bentuk Diskriminasi Terhadap Etnis India di Malaysia [13] Peran UNICEF Dalam Program Millenium Development Goals (MDGs) di Vietnam [14] Demokrasi dan Sistem Politik di Thailand, Malaysia, dan Vietnam [15] Prospek Hubungan Jepang – Korea Utara Pasca Kematian Kim Jong Il [16] Krisis Nuklir Iran: Eksistensi PBB atau Amerika Serikat? [17] Krisis Sudan: Konflik Etnis yang Diboncengi Kepentingan Asing [18] Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional [19] Pengaruh Teori Pembangunan dan Praktiknya Terhadap Ilmu Hubungan Internasional [20] Relasi Coca Cola, Israel, dan Manipulasi Amerika Serikat [21] Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan [22] Konflik Sudan: Review [23] Sosialisme versus Liberalisme [24] Hubungan Sosial Minoritas Muslim di Australia Pasca Peristiwa Pengeboman Gedung WTC (World Trade Center) 11 September 2011 [25] Alternatif Neoliberal: World Social Forum Sebagai Gerakan Sosial Global [26] Analisis Konflik Rwanda: Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaiannya [27] Pengaruh MNC/TNC Terhadap Pertumbuhan Ekonomi China [28] Dinamika Metodologi Hubungan Internasional: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Alternatif [29]

FOUNDING FATHER: ABDURRAHMAN WAHID >> [1] Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran [2] Islam Agama Populer Ataukah Elitis? [3] Islam dan Deskripsinya [4] Islam: Pokok dan Rincian [5] Islam dan Formalisme Ajarannya [6] Islam Pribadi dan Masyarakat [7] Adakah Sistem Islami? [8] Islam: Apakah Bentuk Perlawanannya [9] Islam: Sebuah Ajaran Kemasyarakatan [10]

GLOSSARY: [1] Daftar Istilah Politik Populer: Definisi [2]

OPINION >> [1] Problematika Pembangunan Kebangsaan Indonesia [2] Rebuilding Social Society di Indonesia [3] Pengalihan Isu: Pembodohan Publik Oleh Pemerintah [4] Relativisme Jihad dan Safe Policy Pemerintah [5] Kritik Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia [6] Nasion Indonesia: Plebisit yang Terlupakan [7] Reformasi di Indonesia: Mengapa dan Bagaimana [8] Memaknai Nasion Indonesia Sebagai Identitas Nasional [9] Delusifitas Logika Penguasa [10] Menunggu Metamorfosa Anggota Dewan [11] Dilema Tranformasi Kaum Muda Intelektual [12] Quo Vadis Nasion Indonesia [13] Pancasila Dalam Konteks Perjuangan Bangsa Indonesia [14] Eksistensi Pancasila Dalam Era Globalisasi [15] Tingkat Kelayakan Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri [16] Diskriminasi Hukum Bagi Masyarakat Kalangan Bawah [17] Membangun Demokrasi Indonesia Pada Abad 21 [18] Menyoal Tambang Emas di Banyuwangi [19]

PHILOSOPHY >> [1] Tampakan dan Realitas: Mendedah Eksistensi Materi [2] Nihilisme dan Pragmatisme: Pengertian [3] Konstruksi Filsafat Modern dan Perdebatan Rasionalisme dan Empirisme [4] Rasionalisme versus Empirisme: Pengantar [5] Alur Pemikiran Hegel [6] Kritisisme Immanuel Kant [7] Filsafat Rasionalisme, Empirisme, dan Kritisisme [8] Rasionalisme vs Empirisme [9] Filsafat Nihilisme dan Pragmatisme: Pengantar [10]

POLITICS >> [1] Eksistensi Pancasila di Tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Besar Dunia [2] Partisipasi Masyarakat Dalam Politik: Ulasan [3] Emulasi Ilmu Politik Terhadap Ilmu Alam (Natural Science) [4] Pengertian Kekuasaan, Pemerintahan, dan Asal-Usul Negara [5] Rasionalitas Politik Masyarakat Kontemporer [6]

PSYCHOLOGY >> [1] Fenomena Plagiarisme di Kalangan Civitas Akademika dan Upaya Penanggulangannya [2] Memahami Motif dan Minat Manusia Dalam Kerangka Psikologi Sosial [3]

PUBLIC POLICY >> [1] Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi [2] Harusnya SBY Tinjau Pengangkatan Denny Indrayana: Review [3] Konsepsi Good Governance Untuk Administrasi Publik di Indonesia [4] Etika Administrasi Publik [5] Pengertian Administrasi Publik [6] Pengertian Birokrasi dan Birokratisasi [7] Relasi Pasar, Negara, dan Masyarakat Dalam Good Governance [8] Pengalihan Kewenangan Administratif Berdasarkan Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan Negara [9] Filsafat Administrasi Publik: Pengantar [10] Status ‘Istimewa’ Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Ekologi Administrasi Negara [11] Kebijakan Konversi Minyak Ke Gas Ditinjau Dari Teori Kebijakan Publik [12] Manajemen Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 [13] Perbedaan Mendasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 [14] Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara Berkembang [15] Perbedaan Organisasi Swasta dan Organisasi Publik [16] Analisis Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember: Field Study Report [17] Memahami Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) [18] Pengertian Manajemen dan Administrasi [19] Pengertian dan Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik [20] Formulasi Kebijakan Publik: Pengantar [21] Perkembangan Paradigma Ilmu Administrasi Negara [22] Perkembangan Pembangunan Pemerintahan Indonesia di Abad 21 [23] Kepemimpinan Organisasi Sosial [24] Makalah: Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas [25] Isu dan Kebijakan Otoda: Studi Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pemberdayaan Daerah Otonom [27] Pengertian Etika Administrasi Publik [28]

REBEL ARTS: LEO TOLSTOY >> [1] Ilyas [2]

RELIGION >> [1] Peradaban Ibadah [2] Religiositas Tiga Filosof [3] Dialog Masalah Ketuhanan Yesus KH Bahaudin Mudhary – Antonius Widuri [4]

SOCIAL MOVEMENT >> [1] Teori-Teori Gerakan Sosial: Review [2]

SOCIOLOGY >> [1] Class, Authority, and Social Change Menurut Max Weber [2] Pengertian Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik [3] Sistem Sosial dan Sistem Budaya di Banyuwangi [4] Manifestasi Sistem Budaya Sebagai Jatidiri Bangsa [5] Alternatif Fenomenologi Dalam Sosiologi [6] Integrasi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fungsionalisme [7] Ciri-Ciri Masyarakat Transisi (Prismatik) [8] Review Max Weber: The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism [9] Pengertian Desa Khusus (Desa-Desa di Indonesia [10] Evolusi Agama Menurut Max Weber: Review [11] Spirit Kebangkitan Kapitalisme Menurut Weber: Agama dan Negara [12]

 

Tinggalkan Balasan