Sengketa Pulau Sipadan – Ligitan Antara Indonesia dan Malaysia

Written by Fudzcha Putri Jazilah MM – Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Sipadan dan Ligitan, berlokasi di dekat Kalimantan pada koordinat LU 4° 06΄ dan 118° 37΄ BT, merupakan dua pulau kecil yang mulanya tak berpenghuni. Eksistensi pulau Sipadan-Ligitan sarat akan kepentingan ekonomi yang menyulut perebutan dua pulau ini di samping mempertahankan kedaulatan wilayah, oleh Indonesia dan Malaysia. Kedaulatan Sipadan-Ligitan secara formal antara Indonesia dan Malaysia, mulai dipermasalahkan pertama kali pada tahun 1967 dalam pertemuan teknis tentang hukum laut Indonesia-Malaysia. Indonesia menegaskan bahwa Sipadan-Ligitan sudah tercatat dalam peta wilayah kedaulatan Indonesia. Pada tahun 1969, kedua negara menyepakati status quo (tak boleh diduduki) bagi Sipadan-Ligitan dalam perundingan batas landas kontinen di laut Sulawesi, sebab kedua negara saling mengklaim Sipadan-Ligitan berdasarkan perbedaan penafsiran Perjanjian 1891 dari dua kolonialis Inggris-Belanda yang berisi pembagian wilayah Borneo (Kalimantan). Namun pada periode ‘70an, Malaysia menerbitkan peta resmi yang memuat Sipadan-Ligitan dan mulai gencar melaksanakan pembangunan fisik (pariwisata) di tahun ‘80an. Hal ini menambah tegangan sengketa Indonesia-Malaysia mengingat kesepakatan status quo terdahulu.

Sengketa ini mulai diselesaikan secara diplomatis atau politis (1988-1997),  pada pertemuan tingkat tinggi Presiden Soeharto-Perdana Menteri Mahathir Mohammad di Yogyakarta. Pada Juni 1988, perundingan berikutnya dilaksankan secara bertahap oleh kedua Negara baik di tingkat pejabat kedua negara sampai dengan inisiasi tingkat ASEAN, tetapi Malaysia menolak, mengkhawatirkan forum ASEAN tidak netral karena Malaysia saat itu pun bersengketa ihwal kewilayahan pula dengan Singapura (Pulau Batu Puteh) dan Filipina (Sabah).

Di tahun 1994, Indonesia dan Malaysia saling menunjuk wakil khusus (pribadi), yakni Indonesia dengan Menteri Sekretaris Negara (Moerdiono), Malaysia dengan Wakil PM (Anwar Ibrahim). Dalam serangkaian negosiasi serta saling adu argumen dan bukti-bukti hukum yang komparatif, mereka tetap tidak  berhasil menyentuh opsi solusi politis (seperti saling membagi wilayah Sipadan-Ligitan atau pengelolaan bersama), karena keinginan kuat masing-masing memperoleh kejelasan status kepemilikan (utuh) Sipadan-Ligitan.

 Pada tahun 1997, akhirnya dilaksanakan penyelesaian jalur hukum (adjudication). Ditunjuk delegasi dari Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, delegasi Malaysia dengan Menteri Luar Negeri Abdullah Badawi, dalam suatu perjanjian RI-Malaysia yang menyepakati Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia Concerning The Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Persetujuan Khusus Pengajuan kepada Mahkamah Internasional untuk Sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Kedaulatan Atas Pulau Ligitan dan Sipadan), yakni menyetujui penyerahan (penyelesaian) kasus sengketa Sipadan-Ligitan di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional. Persetujuan ini ditandatangani kedua negara pada tanggal 31 Mei 1997, di mana Indonesia meratifikasinya pada 29 Desember 1997 dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1997, sedangkan Malaysia meratifikasinya pada 19 November 1997.

1.2  Rumusan Masalah

Sehubungan dengan kajian Teori Legalisasi pada mata kuliah hukum internasional, studi kasus yang dibahas pada makalah ini akan diformulasikan pada sejumlah rumusan masalah dengan perspektif Teori Legalisasi dalam Hukum Internasional.

Beberapa rumusan masalah yang dikemukakan dalam studi kasus kali ini, antara lain:

  1. Apakah bentuk legalisasi dari perjanjian tersebut ?
  2. Apakah perjanjian tersebut efektif/tidak efektif dalam pelaksanaannya ?
  3. Mengapa perjanjian tersebut efektif/tidak efektif dalam pelaksanaannya ?

1.3  Kerangka Teori

Anggapan bahwa manusia itu baik, bermasyarakat dan berusaha bersama-sama mencapai tujuanya untuk sebuah kesejahteraan individu adalah pendapat kaum liberalis. Dimana kebebasan individu yang dijunjung tinggi. Sama halnya mungkin antara kebebasan negara dan individu. Mungkin tidak sama apabila kebebasan itu dimiliki oleh negara dalam melakukan upaya ekspansi wilayah. Ekspansi[1] yang dilakukan malaysia tidak serta merta masalah kebebasan sebuah negara. Untuk masalah wilayah Negara dan perbatasan Negara adalah suatu hal mutlak yang tidak dapat diganggu gugat kecuali ada hal lain yang dapat merubahnya. Unsur terpenting dari pada perbatasan adalah tempat kedudukan dari perbatasan tersebut, yakni harus jelas, tegas dan dapat diukur.[2]

Tidak dapat dilihatnya sebuah perbatasan itu secara fisik, akan memudahkan timbulnya sengketa sengketa antara kedua belah pihak.[3] Ketidak jelasan itupula yang memunculkan kasus perebutan pulau Lipadan dan Sigitan antara Indonesia dan malaysia. Dimana pulau tersebut sebelumnya masuk dalam wilayah NKRI(Negara Republik Indonesia), tapi disisi lain malaysia mengakui dan memasukkan wilayah pulau Siapadan dan Ligitan dalam peta Negara Malaysia.

Atas kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai presiden Republik Indonesia akhirnya menyetujui usulan dari Perdana Menteri Malasysia untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Akhirnya pada Mei 1997, kedua negara terekait telah menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia dan Malaysia juga telah meratifikasinya beberapa bulan setelah itu. Kemudian Mahkamah Internasional melakukan voting untuk membuat keputusan tentang kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam voting tersebut Indonesia kalah telak dari Malaysia yang dimenangkan melalui voting oleh hakim-hakim dari Mahkamah Internasional. Dimana terdapat 15 hakim yang memihak pada Malaysia, sedangkan hanya ada 1 hakim yang memihak pada indonesia.

Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title (rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu) akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di selat Makassar.[4]

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Legalisasi

Sengketa perebutan wilayah Sipadan dan linggitan antara Malaysia dan indnesia membawa kedua Negara ini pada kata sepakat untuk membawa permasalahan ini pada Mahkamah internasinal sebagai lembaga tertinggi hokum dalam penyelesaiaan sengketa-sengketa internasional. DariPersetujuan ini dapat di identifikasi mengenai bentuk legaisasinya menurut tiga hal sebagai berikut ( Heri Alfian. Pemaparan mengenai Legalisasi pada Kuliah Hukum Internasional, tanggal 15 April 2011) :

Presisi

Adalah aturan-aturan itu secara jelas menjadi acuan bagi tingkah laku yang dibutuhkan disahkan atau dibolehkan atau juga di larang.

Obligasi

Adalah Negara di ikat oleh suatu aturan atau komitmen oleh sekumpulan aturan atau sekumpulan komitmen. Hal ini juga berarti tingkah laku dan tindakan aktor-aktor tersebut ditentukan oleh aturan-aturan umum,prosedur-prosedur dan diskursi-diskursi hokum internasional dan juga hokum domestik jika sudah di lakukan ratifikasi.

Delegasi

Adalah pihak ketiga yang diberikan kuasa untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut,menyelesaikan perselisihan dan juga kemungkinan.

Dari ketiga penjelasan di atas maka produk perjanjian antara Indonesia dan Malaysia ini dapat di indentifikasi per pasal melalui ketiga tolak ukur di atas dan akan ditemukan hasil apakah perjanjian ini masuk dalam hard law ,soft law ataupun moderat law.

2.2 Keefektifan Perjanjian Internasional

 Jika dilihat dari bentuk legalisasinya maka dapat dikatakan bahwa perjanjian antara Negara Indonesia dan Malaysia ini adalah salah satu bentuk perjanjian Hard law dimana unsur-unsur pembentuk dari perjanjiaaan ini sebagian besar berbentuk hard indicator. Namun demikian tidak semua perjanjiaan internasional yang bersifat hard law itu akan menjadi efektif keberadaannya. Sedangan untuk perjanjian Indonesia dan Malaysia ini sendiri efektif Keberadaannya.

Dari pernyaataan itu adalah adanya penandatanganan dan penyelesaiaan masalah dengan adanya pihak ketiga yang disini adalah mahkamah internasional maka dapat dikataan perjanjian ini efektif. Alasan mendasar yang menguatkan adalah bahwa perjanjiaan ini diselesaikan bersama Mahkamah Internasional. Penetapan keputusan yang mengatakan bahwa Wilayah Sipadan dan Linggitan sah milik Negara Malaysia adalah hasil voting 16 hakim dimana 15 hakim memilih Malaysia dan 1 hakim memilih Indonesia.

Sisi lain Dalam kasus ini, Bahwa Malaysia dimenangkan oleh Mahkamah karena pada dasarnya, jika suatu negara ingin memiliki suatu kedaulatan terhadap suatu wilayah, maka Negara tersebut harus melakukan yang dua hal (Sipadan dan linggitan,IJC report 2002), yaitu:

  1. Effective occupation
  2. Exercise of sovereignty

Indonesia sendiri dianggap tidak pernah melakukan dua hal itu terhadap pulau Sipadan dan Ligitan semenjak Negara  Indonesia dijajah oleh Belanda, hingga sampai Indonesia merdeka dari Belanda. Indonesia baru menyadari bahwa Sipadan dan Ligitan termasuk kedalam wilayah kedaulatan Indonesia pada saat pertemuan dengan Malaysia mengenai teknis hukum laut. Sementara Malaysia, melalui pemerintahan kolonialnya Inggris, telah memulai menduduki wilayah Sipadan dan Ligitan semenjak tahun 1930 hingga sampai Malaysia merdeka dari Inggris.

2.3 Alasan Keefektifan Perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya

Secara umum Sipadan linggitan merupakan kepulauan yang terdapat di bawah permukaan air laut dan sebagian besar terdiri atas pulau pasir. Pulau Ligitan merupakan pulau yang tidak memiliki vegetasi dan pohon, dan dapat dikatakan tida k didiami. Semenjak akhir dekade 1970an, pemerintah Malaysia berusaha mengembangkan sektor pariwisata dengan memanfaatkan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk mendatangkan devisa bagi Malaysia. Hal ini memberikan dampak terhadap keberadaan pulau Sipadan dan Ligitan yang sedang dalam sengketa kepemilikan antara Indonesia dan Malaysia.

Dengan potensi bawah laut yang besar dan layak jual, pemerintah Malaysia mengembangkan kawasan wisata pantai di ke-dua pulau tersebut. Keputusan tersebut dikatakan menjadi keputusan yang tepat karena ke-dua pulau tersebut menjadi tujuan pariwisata utama bagi pelancong lokal dan mancanegara. Sebuah biro perjalanan wisata yang berhak mengelola ke-dua pulau tersebut, jumlah wisata yang berhasil didatangkan sebanyak 50 ribu wisatawan dalam jangka waktu 10 tahun. Pulau sipadan – Ligitan merupakan salah satu tujuan wisata bahari di dunia. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah malaysia untuk pengembangan ke dua pulau tersebut. Pembangunan resort–resort wisata yang sangat mendukung keberlanjutan kegiatan pariwisata merupakan salah satu kunci keberhasilan dari kegiatan pariwisata ini.

Fakta lain yang mengacu pada keefetifan dari perjanjian ini adalah Sengketa perebutan pulau sipadan Ligitan telah selesai karena telah ada ketetapan yang bersifat final dari Mahkamah Internasional dan kedua Negara telah sepakat untuk mematuh perjanjian tersebut. 

BAB 3. KESIMPULAN

Jika dilihat dari bentuk legalisasinya maka dapat dikatakan bahwa perjanjian antara Negara Indonesia dan Malaysia ini adalah salah satu bentuk perjanjian Hard law  yang mana unsur-unsur pembentuk dari perjanjiaaan ini sebagian besar berbentuk hard indicator. Namun demikian tidak semua perjanjiaan internasional yang bersifat hard law itu akan menjadi efektif keberadaannya. Sedangan untuk perjanjian Indonesia dan Malaysia ini sendiri efektif Keberadaannya.

Indikator dari perjanjian ini adalah setiap pasal yang telah ada dalam perjanjian bersifat hard(kuat). Fakta lain yang mengacu pada keefetifan dari perjanjian ini adalah Sengketa perebutan pulau sipadan Ligitan telah selesai karena telah ada ketetapan yang bersifat final dari Mahkamah Internasional dan kedua Negara telah sepakat untuk mematuh perjanjian tersebut. Serta perjanjian ini juga telah diratifikasi sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1997.

Lampiran I

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE

INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN

INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU

LIGITAN AND PULAU SIPADAN

SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL

COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND

MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND

PULAU SIPADAN

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, hereinafter referred to as “the Parties”:

Considering that a dispute has arisen between them regarding sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan;

Desiring that this dispute should be settled in the spirit of friendly relations existing between the Parties as enunciated in the 1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia; and Desiring further, that this dispute should be settled by the International Court of Justice (the Court).

Have agreed as follows:

Article 1

Submission of Dispute

The Parties agree to submit the dispute to the Court under the terms of Article 36 (1) of its Statute.

Article 2

Subject of the Litigation

The Court is requested to determine on the basis of the treaties, agreements and  any other evidence furnished by the Parties, whether sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to Malaysia.

Article 3

Procedure

1. Subject to the time limits referred to in paragraph 2 of this Article, the proceedings shall consist of written pleadings and oral hearings in accordance with Article 43 of the Statute of the Court.

2. Without prejudice to any question as to the burden of proof and having regard to Article 46 of the Rules of Court, the written pleadings should consist of:

(a) a Memorial presented simultaneously by each of the Parties not later than 12, months after the notification of this Special Agreement to the Registry of the Court;

(b) a Counter-Memorial presented by each of the Parties not later than 4 months after date on which each has received the certified copy of the Memorial of the other Party;

(c) a Reply presented by each of the Parties not later than 4 months after the date on which each has received the certified copy of the Counter Memorial of the other Party; and

(d) a Rejoinder, if the Parties so agree or if the Court decides ex officio or at the

request of one of the Parties that this part of the proceedings is necessary and the

Court authorizes or prescribes the presentation of a Rejoinder.

3. The above-mentioned written pleadings and their annexes presented to the Registrar will not be transmitted to the other Party until the Registrar has received the part of the written pleadings corresponding to the said Party.

4. The question of the order of speaking at the oral hearings shall be decided by mutual agreement between the Parties or, in the absence of that agreement, by the Court. In all cases, however, the order of speaking adopted shall be without prejudice to any question regarding the burden of proof.

Article 4

Applicable Law

The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognized in the provisions of Article 38 of the Statute of the Court.

Article 5

Judgment of the Court

The Parties agree to accept the Judgment of the Court given pursuant to this Special Agreement as final and binding upon them.

Article 6

Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification. The date of exchange of the said instruments shall be determined through diplomatic channels.

2. This Agreement shall be registered with the Secretariat of the United Nations pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations, jointly or by either of the Parties.

Article 7

Notification

In accordance with Article 40 of the Statute of the Court, this Special Agreement shall be notified to the Registrar of the Court by a joint letter from the Parties as soon as possible after it has entered into force.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized there to by their respective

Governments, have signed the present Agreement.

Done in four originals in the English Language at Kuala Lumpur on the thirty first day of May 1997.

For the Government of the Republic                              For the Government of

of Indonesia                                                                  Malaysia

Ttd.                                                                              Ttd.

ALI ALATAS DATUK                                   ABDULLAH AHMAD BADAWI

Minister for Foreign Affairs                               Minister for Foreign Affairs

Lampiran II

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;

2.      Kebiasaan internasional (international custom);

3.      Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab;

4.      Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)

pasal 36 (2) Satuta ICJ :

“Setiap negara berhak menyatakan terikat pada yurisdiksi mahkamah (compulsory jurisdiction) tanpa adanya perjanjian khusus (special agreement) dengan pihak lainnya, asalkan pihak lain tersebut juga turut menyatakan keterikatan yang sama”;

Lampiran III

Fakta-Fakta Hukum

1. Pihak dari kasus ini adalah antara Indonesia dengan Malaysia.

2. Pada tahun 1967, Indonesia dan Malaysia mengadakanpertemuan mengenai teknis hukum laut antara kedua negara, dimana masing-masing negara menempatkan pulau Sipadan dan Ligitan kedalam batas wilayah masing-masing negara.

3. Kedua negara bersepakat untuk menjadikan pulau Sipadan danLigitan ke dalam status quo yang ternyata interpretasi dari keduanegara ini adalah berbeda. Malaysia mengartikan status quo sebagai pulau tersebut tetap berada dibawah kedaulatan Malaysia yang membangun berbagai objek wisata hingga sengketa tersebut selesai,sementara Indonesia mengartikan status quo adalah bahwa pulau initidak boleh ditempati hingga sengketa ini selesai.

4. Pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak memasukan pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya.

5. Berbagai cara penyelesaian sengketa secara diplomatik diantaranya melalui Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 untuk membentuk  Dewan Tinggi ASEAN yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa antar anggota ASEAN namun gagal.

6. Pada tahun 1991, Malaysia menempatkan beberapa pasukan Polisi Hutan untuk mengusir seluruh warga negara Indonesia dan meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedaulatan terhadap pulau Sipadan dan Ligitan.

7. Pada tahun 1997, Indonesia dan Malaysia membuat suatu perjanian yang menyepakati bahwa sengketa ini akan dibawa keMahkamah Internasional.

8. Pada tahun 1998, masalah mengenai sengketa kedaulatan terhadap pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dibawa ke Mahkamah Internasional.

Lampiran IV.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN

INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY

OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.         bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 31 Mei 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;

b.         bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN.

Pasal 1

Mengesahkan Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute Between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 31 Mei 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

                                                                        Ditetapkan di Jakarta

                                                                        pada tanggal 29 Desember 1997

                                                                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                                                                                  ttd.

                                                                                    SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 94

Daftar Pustaka


[1] Perluasaan wilayah suatu  negara dengan menduduki(sebagian atau seluruh) wilayah negara lain. Dalam M.Andre Martin dkk. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Millenium. Surabaya. Karina surabaya. Hal 160.

[2] Adi Sumardiman. 1992. Seri Hukum Internasional Wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Jakarta. PT Pradnya Paramita. Hal 4

[3] Goverment of  the people’s republic of Bangladesh. Position paper on delineation of baseline. April 1997. Dalam Adi Sumardiman. 1992. Seri Hukum Internasional Wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Jakarta. PT Pradnya Paramita. Hal 5

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_Sipadan_dan_Ligitan. Diakses pada tanggal 5 mei 2011.

 

Buku

Goldstein, Judith, dkk (eds.). 2000. International Organization: Legalization and World Politics. Massachusetts: The IO Foundation and Massachusetts Institute of Technology.

Kaligis, O. C. 2003. Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah. Cetakan II. Jakarta: O. C. Kaligis & Associates.

Phartiana I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar maju, Bandung

Internet

Wikipedia. 2011. Sengketa Sipadan dan Ligitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/

Sengketa_Sipadan_dan_Ligitan.htm [04 Mei 2011].

 

Tinggalkan Balasan