Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran

Written by Abdurrahman Wahid – Guru Bangsa Indonesia

Para santri yakin bahwa kekuasaan menjatuhkan azab dan memberikan pahala atas sebuah perbuatan, berada di tangan Allah Swt. Dalam hal ini, berlaku sebuah adagium yang didasarkan atas kitab suci al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Adagium itu berbunyi: “memberikan pengampunan dan menurunkan siksa kepada siapapun adalah otoritas Allah (yaghfiru liman yasya’ wa yu ‘adzibu man yasya).” Dalam hal ini, kendali atas keadaan sepenuhnya berada di tangan Allah SWT.

Dalam konteks ini pula, sebuah penertian baru haruslah dipertimbangkan: sampai dimanakah peranan negara dalam menjatuhkan hukuman, sebagai salah satu bentuk siksaan. Dapatkah negara atas nama Allah memberikan hukuman sebagai bagian dari siksa di dunia? Sudahkah manusia terbebas dari siksa neraka, jikalau ia telah menjalani hukuman negara? Kalau belum, berarti ada penggadaan (dubbleleren) antara negara sebagai wakil Allah dan kekuasaan Allah sendiri untuk menetapkan hukuman. Bukankah justru hal ini bertentangan dengan hadist Nabi Saw: “Idra’ul hudud bi as-syubuhat. (Jangan berlakukan hukum hadd ketika permasalahan tidak jelas).” Dari hadist ini dapat dipahami, bahwa hendaknya hakim jangan menjatuhkan hukuman mati jika ia ragu-ragu, benarkah si terdakwa nyata-nyata bersalah? Jelas dari hadist itu pula memberikan pengertian bahwa kekuasaan negara ada batasnya, sedangkan kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi.

Dari pengertian yang sangat sederhana ini, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak dapat sebuah negara disebut sebagai negara Islam, tanpa harus memperkosa hal-hal yang menjadi kewajiban negara secara wajar. Jadi, dalam masalah azab dan pahala pun kita langsung terkait dengan pertanyaan adakah negara agama atau tidak? Jawaban yang salah akan berakibat pada konsep yang salah pula dalam hubungan antara agama dan negara. Hal inilah yang memerlukan perenungan mendalam dari kita dalam menanggapi pendapat bahwa diperlukan sebuah negara Islam, kalau memang diinginkan berdiri negara teokratis itu, bagi bangsa kita yang majemuk.

Memang benar, diperlukan pemikiran yang mendalam tentang konsepsi yang jelas dalam hubungan antara negara dan agama, jika diinginkan keselamatan kita sebagai bangsa yang majemuk terpelihara di kawasan ini. Kalau belum apa-apa kita sudah menyuarakan adanya negara Islam, tanpa adanya konsepsi yang jelas tentang hal itu sendiri, berarti telah dilakukan sebuah perbuatan yang gegabah dan sembrono. Bukankah sikap demikian justru harus dijauhi oleh kaum muslimin dalam menari hubungan antara agama dan negara? Apalagi jika ditemukan motif-motif lain dalam mendirikan sebuah negara agama, seperti adanya keinginan untuk berkuasa sendiri bagi partai-partai politik Islam, yang melihat bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ‘kekalahan’ dalam pertarungan politik di tingkat nasional.

Dengan demikian gagasan federalisme, yang menganggap gagasan NKRI bertentangan dengan keinginan berbagai propinsi untuk lebih independen dari pemerintah pusat, dapat dinilai sebagai aspirasi-aspirasi separatis. Sebenarnya propinsi hanya menghendaki pengambilan keputusan tentang penerimaan dan pengeluaran uang harus lebih banyak dilakukan di daerah dari pada di pusat. Jadi dengan demikian, yang diingini adalah fungsi federal dari pemerintahan, bukannya separatisme Indonesia untuk menjadi 7 (tujuh) negara atau republik federatif. Kalau ada orang-orang yang menghendaki Indonesia dalam bentuk federatif menjadi tujuh republik, maka pendapat itu adalah merupakan suara minoritas yang sangat kecil, yang tidak perlu mendapatkan perhatian besar.

Cara yang terbaik untuk mengetahui benar tidaknya bahwa yang menghendaki bentuk RI sebagai republik federatif, -yang bertentangan dengan gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah suara minoritas yang demikian kecil, dapat diketahui melalui pemilihan umum. Dan jika hal itu dilakukan dengan pengawasan internasional, maka akan menghasilkan mayoritas suara bagi partai-partai politik yang hanya menginginkan perampingan kekuasaan pemerintah pusat, dalam hal penunjukan kepala daerah oleh DPRD setempat maupun penetapan anggaran penerimaan dan belanja yang berpusat pada daerah, dan bukannya pada pemerintah pusat.

Karena ketidakmampuan memahami hal ini, maka para eksponen konsep negara federal sebenarnya harus menjelaskan bahwa gagasan mereka tidak menjadikan RI terkeping-keping menjadi sekian negara yang masing-masing berdaulat. Bahkan negara unitaris seperti Jepang dan Perancis pun memberikan kedaulatan penuh kepada propinsi/negara bagian untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Bahkan kepolisiannya pun ditetapkan dan diatur oleh pemerintah daerah setempat. Jadi, independensi daerah dari pusat tidaklah berarti hilangnya kesatuan negara –yang berarti, watak negara kesatuan dapat saja menampung aspirasi-aspirasi federal. Singkatnya, negara federal bukanlah negara federatif.

Langkanya penjelasan seperti ini telah menerbitkan kesalahpahaman sangat besar antara partai-partai politik yang mempertahankan NKRI dan menentang negara federal di satu pihak, dan eksponen gagasan negara federal yang mencurigai NKRI. Kedua-duanya memiliki baik legitimasi maupun kepentingan masing-masing tentang konsep negara yang dikehendaki. Sangatlah tragis untuk melihat kecurigaan yang satu terhadap yang lain dalam hal inii, dan lebih-lebih untuk mensifati gagasan NKRI sebagai gagasan nasionalistik, dan gagasan negara federal sebagai sebuah pandangan islam. Jadi, satu sama lain saling menyalahkan, padahal kedua-duanya saling menyepakati perlunya sebuah negara yang satu, dengan watak federal dalam artian indepedensi seperti yang dimaksudkan di atas.

Dari sinilah kita menjadi tahu, bangsa kita telah kehilangan komunikasi dan sosialisasi mengenai kedua hal di atas. Kita lalu curiga antara satu terhadap yang lain. Kecurigaan itu telah menjadikan kehidupan politik kita sebagai bangsa menjadi sangat labil. Tidak stabilnya sistem politik itu menjadi penyebab dari krisis multi-dimensional yang kita alami sekarang ini. Jadi, bukankah ketidakmampuan komunikasi dan sosialisasi politik tersebut dapat dinilai sebagai azab dari Allah bagi bangsa kita?

Sumber artikel ini tidak terlacak; Disadur dari Abdurrahman Wahid. 2006 [cetakan II]. Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute. Hlm. 8-11

ARTICLES LIST:

COMMUNICATION >> [1] Model-Model Komunikasi Dalam Komunikasi Massa [2] Analisa Stakeholder Relations Strategy: Studi Kasus Launching Honda CBR 250R [3] Urgensi Manajemen Citra Perusahaan Dalam Sistem Pemasaran Strategis [4] Pengertian Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal [5] Penerapan Public Relations di Grapari Telkomsel [6] Analisa Sub Brands Strategy Dalam Pemunculan Wings Food Oleh Wings Group [7] Komunikasi Interpersonal: Individu dan Lingkungan Sosial, Konflik, dan Karir [8] Faktor Penyebab Komunikasi Tidak Efektif Antara Kaum Intelektual dan Kaum Awam di Dalam Masyarakat Desa Serta Solusinya [9]

CULTURAL STUDIES >> [1] Kebudayaan Nasional Indonesia dan Media Massa [2] Analisa Cultural Studies: Karakter Ayah Dalam Genre Film ‘Romance’ [3] Pengertian Dekonstruksi [4] Memaknai Eksistensi Buku Dalam Praksis Sosial [5] Posisi Wanita Dalam Industri Media: Studi Kasus Majalah Cosmo Girl dan Popular Magazine [6]

DEMOCRACY >> [1] Pengertian, Tipologi, dan Esensi Demokrasi [2] Demokrasi Asia, dan Kritik Terhadap Demokrasi Liberal [3] Demokrasi ‘ala’ Lee, Mahathir, dan Soeharto [4]

ECONOMICS >> [1] PNPM dan Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat [2] Bank Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila [3] Entrepreneurship: Memulainya dari ‘Seni’ Bukan ‘Profit’ [4] Dampak Perdagangan Bebas (Globalisasi) Terhadap Ekonomi Politik Indonesia Serta Antisipasinya [5]

EDUCATION >> [1] Menggagas Sekolah Komunitas [2]

FEMINISM >> [1] Menapaki Jejak Feminisme Wanita Jawa [2]

FOREIGN AFFAIRS >> [1] Efektifitas Diplomasi Bilateral Indonesia – Australia Dalam Konflik Timor Timur [2] Implementasi Teori Liberalisme di ASEAN [3] Dampak Hubungan Kerjasama Militer Amerika Serikat – Taiwan Terhadap China [4] Ambivalensi Sikap Amerika Serikat Dalam Konflik Israel – Palestina [5] Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Revolusi Mesir di Era Hosni Mubarak [6] Peran ASEAN Dalam Perspektif Liberalisme Interdependensi Kompleks [7] Sengketa Pulau Sipadan – Ligitan Antara Indonesia dan Malaysia [8] Analisa United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD) di Indonesia [9] Sengketa Teritorial di Laut China Selatan [10] Perbandingan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Era Orde Lama, Orde baru, dan Pasca Orde Baru [11] Alasan Pemerintah Indonesia Menyerahkan Sengketa Pulau Sipadan – Ligitan Kepada Mahkamah Internasional [12] Bentuk-Bentuk Diskriminasi Terhadap Etnis India di Malaysia [13] Peran UNICEF Dalam Program Millenium Development Goals (MDGs) di Vietnam [14] Demokrasi dan Sistem Politik di Thailand, Malaysia, dan Vietnam [15] Prospek Hubungan Jepang – Korea Utara Pasca Kematian Kim Jong Il [16] Krisis Nuklir Iran: Eksistensi PBB atau Amerika Serikat? [17] Krisis Sudan: Konflik Etnis yang Diboncengi Kepentingan Asing [18] Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional [19] Pengaruh Teori Pembangunan dan Praktiknya Terhadap Ilmu Hubungan Internasional [20] Relasi Coca Cola, Israel, dan Manipulasi Amerika Serikat [21] Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan [22] Konflik Sudan: Review [23] Sosialisme versus Liberalisme [24] Hubungan Sosial Minoritas Muslim di Australia Pasca Peristiwa Pengeboman Gedung WTC (World Trade Center) 11 September 2011 [25] Alternatif Neoliberal: World Social Forum Sebagai Gerakan Sosial Global [26] Analisis Konflik Rwanda: Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaiannya [27] Pengaruh MNC/TNC Terhadap Pertumbuhan Ekonomi China [28] Dinamika Metodologi Hubungan Internasional: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Alternatif [29]

FOUNDING FATHER: ABDURRAHMAN WAHID >> [1] Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran [2] Islam Agama Populer Ataukah Elitis? [3] Islam dan Deskripsinya [4] Islam: Pokok dan Rincian [5] Islam dan Formalisme Ajarannya [6] Islam Pribadi dan Masyarakat [7] Adakah Sistem Islami? [8] Islam: Apakah Bentuk Perlawanannya [9] Islam: Sebuah Ajaran Kemasyarakatan [10]

GLOSSARY: [1] Daftar Istilah Politik Populer: Definisi [2]

OPINION >> [1] Problematika Pembangunan Kebangsaan Indonesia [2] Rebuilding Social Society di Indonesia [3] Pengalihan Isu: Pembodohan Publik Oleh Pemerintah [4] Relativisme Jihad dan Safe Policy Pemerintah [5] Kritik Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia [6] Nasion Indonesia: Plebisit yang Terlupakan [7] Reformasi di Indonesia: Mengapa dan Bagaimana [8] Memaknai Nasion Indonesia Sebagai Identitas Nasional [9] Delusifitas Logika Penguasa [10] Menunggu Metamorfosa Anggota Dewan [11] Dilema Tranformasi Kaum Muda Intelektual [12] Quo Vadis Nasion Indonesia [13] Pancasila Dalam Konteks Perjuangan Bangsa Indonesia [14] Eksistensi Pancasila Dalam Era Globalisasi [15] Tingkat Kelayakan Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri [16] Diskriminasi Hukum Bagi Masyarakat Kalangan Bawah [17] Membangun Demokrasi Indonesia Pada Abad 21 [18] Menyoal Tambang Emas di Banyuwangi [19]

PHILOSOPHY >> [1] Tampakan dan Realitas: Mendedah Eksistensi Materi [2] Nihilisme dan Pragmatisme: Pengertian [3] Konstruksi Filsafat Modern dan Perdebatan Rasionalisme dan Empirisme [4] Rasionalisme versus Empirisme: Pengantar [5] Alur Pemikiran Hegel [6] Kritisisme Immanuel Kant [7] Filsafat Rasionalisme, Empirisme, dan Kritisisme [8] Rasionalisme vs Empirisme [9] Filsafat Nihilisme dan Pragmatisme: Pengantar [10]

POLITICS >> [1] Eksistensi Pancasila di Tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Besar Dunia [2] Partisipasi Masyarakat Dalam Politik: Ulasan [3] Emulasi Ilmu Politik Terhadap Ilmu Alam (Natural Science) [4] Pengertian Kekuasaan, Pemerintahan, dan Asal-Usul Negara [5] Rasionalitas Politik Masyarakat Kontemporer [6]

PSYCHOLOGY >> [1] Fenomena Plagiarisme di Kalangan Civitas Akademika dan Upaya Penanggulangannya [2] Memahami Motif dan Minat Manusia Dalam Kerangka Psikologi Sosial [3]

PUBLIC POLICY >> [1] Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi [2] Harusnya SBY Tinjau Pengangkatan Denny Indrayana: Review [3] Konsepsi Good Governance Untuk Administrasi Publik di Indonesia [4] Etika Administrasi Publik [5] Pengertian Administrasi Publik [6] Pengertian Birokrasi dan Birokratisasi [7] Relasi Pasar, Negara, dan Masyarakat Dalam Good Governance [8] Pengalihan Kewenangan Administratif Berdasarkan Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan Negara [9] Filsafat Administrasi Publik: Pengantar [10] Status ‘Istimewa’ Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Ekologi Administrasi Negara [11] Kebijakan Konversi Minyak Ke Gas Ditinjau Dari Teori Kebijakan Publik [12] Manajemen Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 [13] Perbedaan Mendasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 [14] Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara Berkembang [15] Perbedaan Organisasi Swasta dan Organisasi Publik [16] Analisis Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember: Field Study Report [17] Memahami Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) [18] Pengertian Manajemen dan Administrasi [19] Pengertian dan Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik [20] Formulasi Kebijakan Publik: Pengantar [21] Perkembangan Paradigma Ilmu Administrasi Negara [22] Perkembangan Pembangunan Pemerintahan Indonesia di Abad 21 [23] Kepemimpinan Organisasi Sosial [24] Makalah: Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas [25] Isu dan Kebijakan Otoda: Studi Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pemberdayaan Daerah Otonom [27] Pengertian Etika Administrasi Publik [28]

REBEL ARTS: LEO TOLSTOY >> [1] Ilyas [2]

RELIGION >> [1] Peradaban Ibadah [2] Religiositas Tiga Filosof [3] Dialog Masalah Ketuhanan Yesus KH Bahaudin Mudhary – Antonius Widuri [4]

SOCIAL MOVEMENT >> [1] Teori-Teori Gerakan Sosial: Review [2]

SOCIOLOGY >> [1] Class, Authority, and Social Change Menurut Max Weber [2] Pengertian Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik [3] Sistem Sosial dan Sistem Budaya di Banyuwangi [4] Manifestasi Sistem Budaya Sebagai Jatidiri Bangsa [5] Alternatif Fenomenologi Dalam Sosiologi [6] Integrasi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fungsionalisme [7] Ciri-Ciri Masyarakat Transisi (Prismatik) [8] Review Max Weber: The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism [9] Pengertian Desa Khusus (Desa-Desa di Indonesia [10] Evolusi Agama Menurut Max Weber: Review [11] Spirit Kebangkitan Kapitalisme Menurut Weber: Agama dan Negara [12]

 

Tinggalkan Balasan