Delusifitas Logika Penguasa

Written by Arif Wijaksono – Alumni Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember; Author djangka.com

“Saat ini adalah situasi terbaik yang pernah kita buat. Pendapatan kita tertinggi, pertumbuhan kita juga, meskipun subsidi kita juga tertinggi. Coba lihat Bulog, kemampuan beras kita saat ini tertinggi sepanjang sejarah.” Ungkapan kemajuan ini dinyatakan oleh Wapres Jusuf Kalla dalam sambutan buka puasa bersama Korps alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Wapres, Jakarta, Jumat 12 September 2008. Yang cukup menggelitik adalah pernyataan ini muncul ketika kondisi perekonomian negara sedang ‘disibukkan’ oleh gejolak finansial yang cukup mengkhawatirkan melalui depresiasi nilai rupiah dan melorotnya indeks harga saham ke level terendah selama satu setengah tahun terakhir. Yang lebih subtansial lagi adalah indikator-indikator kemajuan perekonomian yang diungkapkan Wapres sebenarnya masih pada taraf diskursus (debatable) sehingga perlu kita kritisi bersama untuk membenarkan opini di tataran grassroots.

Dalam kurun tiga tahun pendapatan per kapita Indonesia memang meningkat 64 persen yakni 1.186 dollar AS pada 2004 lalu mencapai 1.946 dollar AS pada 2007. Hal ini diperkuat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 2007 yang sebesar Rp 3957 triliun yang menjadikan Indonesia termasuk dalam 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Selain itu secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2008 mencapai 6,4 persen. Namun prestasi ini juga berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi yakni mencapai 48 juta orang (BPS) atau sekitar 100 juta orang menurut versi Bank Dunia. Ironisnya adalah utang kita mencapai Rp 1.500 triliun, kondisi yang luar biasa untuk ukuran negara berkembang. Tren penurunan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun juga masih jauh dari target RPJM 2004-2009, yaitu 5 persen. Menurut BPS, pada 2004 jumlah pengangguran berkisar 10,25 juta orang atau 10,14 persen dari jumlah angkatan kerja, pada 2005 mencapai 10,85 juta jiwa (10,30%), pada 2006 mencapai 11,10 juta jiwa (10,40%), dan pada 2007 mencapai 10,55 juta jiwa (9,75%). Sedangkan kapasitas pangan nasional terutama beras masih mengandalkan impor. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar, stok beras nasional dianggap aman pada angka 2 juta ton sedangkan stok beras Bulog per November 2007 sebanyak 1,613 juta ton. Jadi Bulog membutuhkan impor beras pada 2008 sebanyak 400-500 ribu ton. Sekedar diketahui rencana impor beras tahun 2007 berkisar 1,5 juta ton. Menyikapi krisis perberasan nasional ini pemerintah mencoba membudidayakan benih padi jenis Super Toy (HL-2) yang ternyata memicu polemik di masyarakat terkait dengan kualitas produksi yang rendah.

Data statistik tersebut di atas menunjukkan bahwa kemajuan perekonomian kita ternyata masih menyimpan banyak paradoks. Oleh sebab itu pernyataan Wapres Jusuf Kalla harus diasosiasikan dengan argumentasi yang koheren dengan realitas sosial untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi atau bahkan tindakan delusif yang justru menyesatkan opini masyarakat.

Dalam gerak sejarah negara yang demokratis, adalah wajar jika logika masyarakatnya seringkali tidak sejalan dengan logika rezim yang berkuasa. Untuk konteks Indonesia, seringkali pemangku trias politika terutama legislatifnya tidak mampu mengeluarkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang populis. Bahkan seringkali kebijakan pemerintah pada perkembangannya justru memicu opini pro-kontra di masyarakat. Ketegangan opini antara rezim yang berkuasa dengan rakyat pada dasarnya mengindikasikan adanya ketidaksepahaman antara penguasa dengan rakyat yang dipimpinnya. Memang kadangkala pemerintah merasa perlu untuk meluruskan cara berpikir dan mengajak masyarakat untuk kembali pada logika yang benar. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian benarkah logika masyarakat yang salah atau sebaliknya justru logika penguasa (public policy) yang tidak mampu mengakomodir kepentingan rakyat?

Dalam hemat penulis, secara spesifik logika penguasa (baca: kebijakan negara) yang kontroversial dapat dikategorikan sebagai kebijakan negara yang mengalami Double Effect Doctrine Syndrome. Yaitu suatu kondisi dimana setiap perbuatan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan asas moral dapat menimbulkan hasil yang baik, tetapi juga dapat menimbulkan akibat-akibat sampingan yang tidak diharapkan dan cenderung tidak dapat dihindari. Misalnya, kebijakan impor beras yang pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional justru menghasilkan reaksi kontraproduktif dari masyarakat secara umum karena harga beras menjadi mahal sedangkan harga jual (gabah) petani menjadi rendah. Munculnya Double Effect Doctrine Syindrome dalam kebijakan negara seringkali diakibatkan oleh ketidakmampuan negara dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara tepat.

Setidaknya ada dua konsep pemikiran secara filosofis yang dapat menjelaskan munculnya fenomena tersebut. Pertama, rezim yang berkuasa terjebak pada Deontological Ethics atau sering juga disebut Ethical Legalism. Yaitu pemaknaan terhadap aturan-aturan etik universal dalam sebuah institusi sebagai kewajiban. Setiap tindakan harus berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan bukan karena mengerti apa yang dimaksud peraturan tersebut. Ketaatan pada peraturan yang demikian cenderung membentuk nalar menjadi tidak kritis dan kurang rasional dalam mencari makna dari kondisi sosial di masyarakat. Implikasinya adalah kebijakan negara cenderung tidak populis.

Sebagai contoh, termasuknya pejabat negara sebagai pegawai yang berhak mendapatkan gaji ke-13 mencerminkan adanya Ethical Legalism. Secara historis, jika gaji ke-13 dianggap sebagai ‘amanat’ maka seharusnya amanat ini ‘diolah’ kembali agar relevan dengan kondisi riil masyarakat Indonesia. Lha wong UUD 1945 saja bisa diamandemen, apalagi cuma peraturan pemerintah. Kontroversi yang berkembang dalam masyarakat sebaiknya dimaknai bukan secara logika matematis yaitu pada jumlah nominal yang akan diberikan sebab landasan berpikir masyarakat bertolak dari logika subtantif yaitu kepada siapa gaji tersebut akan diberikan. Artinya adalah logika matematis tidak dapat dijadikan parameter yang objektif malah berpotensi memunculkan kontradiksi-kontradiksi baru di masyarakat.

Misalnya mengenai PP No 25/2006 ketika jumlah pejabat negara hanya 0,05% dari jumlah PNS plus pensiunan dan hanya ‘memakan’ dana sebanyak Rp 58 miliar maka dianggap jumlah yang cukup kecil bila dibandingkan dengan seluruh penerima gaji ke-13. Jumlah Rp 58 miliar ini akan menjadi tidak signifikan (mubadzir) bila melihat gaji para pejabat negara yang terhitung dalam nominal puluhan juta rupiah. Sekedar perbandingan gaji Presiden Rp 65 juta sebulan, menteri Rp 35 juta, take home pay Ketua DPR sekitar 89,2 juta, dan anggota DPR Rp 49,4 juta. Hal ini belum termasuk fasilitas yang diterima seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Coba bandingkan dengan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang hanya berkisar Rp 10 juta per tahun. Mungkin pejabat negara perlu berkaca ke seberang tentang kearifan Evo Morales sebagai presiden terpilih Bolivia bersama kabinetnya yang memotong gajinya sampai 50% untuk mendorong jumlah pegawai yang dipekerjakan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Kontradiksi tersebut belum termasuk minimnya anggaran pendidikan dan kesehatan, perkiraan defisit keuangan negara, jumlah kemiskinan yang semakin meningkat, dan penanggulangan bencana alam yang membutuhkan alokasi dana yang besar. Yang perlu dipahami adalah masyarakat memandang bahwa pemberian gaji kepada pejabat negara tidak tepat guna sebab masih banyak aspek lain yang lebih membutuhkan kucuran dana. Jadi bukan masalah etis atau tidak etis tetapi lebih pada efektifitas dan efisiensi. Sebenarnya disinilah kritisisme masyarakat perlu mendapat apresiasi positif.

Kedua, As If Logical yang berkembang sebagai model berpikir dalam dunia politik modern. Yaitu pembelokan logika dengan penekanan yang lebih skeptis. As If Logical dalam bahasa Pilliang sering diidentikkan dengan dunia pencitraan dimana diyakini ada ruang kosong yang menghubungkan antara dunia ide dengan dunia praksis. Ruang kosong inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan opini dari masyarakat. Dalam dunia pencitraan, mass media merupakan instrumen yang paling efektif dalam proses pembentukan opini publik. Oleh sebab itu media diharapkan dapat menjaga independensinya dalam memberikan informasi terhadap masyarakat sehingga wacana yang berkembang dalam masyarakat tetap terjaga kebenarannya. Pernyataan Wapres Jusuf Kalla merupakan cohtoh dari As If Logical. Secara politis, pernyataan ini ‘mungkin’ dimaksudkan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan perubahan sosial di Indonesia dalam orde reformasi.

Kondisi yang sama juga berlaku pada adanya ‘kesan’ dari publik terhadap pemerintah yang seakan-akan tidak memerhatikan kepentingan rakyat. Hal ini sangat mungkin terjadi sebab psikologis individu akan menentukan bagaimana individu akan menentukan stimulus dari lingkungan dan bagaimana ia akan memberi makna pada stimulus tersebut. Keberlangsungan pencitraan akan terhenti apabila ada inkonsistensi dalam kenyataan. Oleh sebab itu peluang apakah kebijakan pemerintah akan tercitrakan secara positif atau negatif adalah fifty-fifty. Penilaiannya bergantung sejauh mana kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sejauh mana nalar masyarakat dapat membaca (encoding) urgensi kebijakan tersebut secara kritis transformatif (dapat dipertanggungjawabkan). Jika ‘kesan’ yang muncul dianggap kurang pas atau kurang fair seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Tentunya tidak ada asap tanpa api bukan !

Sebagian dari kita mungkin meyakini bahwa para penguasa akan menyikapi polemik ini secara bijak. Artinya penguasa harus mawas diri dan legawa dalam menghadapi kritik kontraproduktif dari bawah. Sebaliknya rakyat juga harus jeli dalam membaca setiap kebijakan negara sehingga tercipta keseimbangan (checks and balances) antara rakyat dengan penguasa dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Subtansinya adalah adanya pro-kontra terhadap kebijakan pemerintah seharusnya memberikan refleksi bagi pemerintah untuk mampu meng-goal-kan kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Sehingga masyarakat terhindar dari tautologi logika dalam menginterpetasikan kebijakan pemerintah, mencoba meluruskan kembali logika rakyat terhadap lahirnya atavisme penguasa masa lampau.

2 Balasan pada “Delusifitas Logika Penguasa”

    1. realita politik kita sekarang mmg mmbuat kita semkin skeptis.. tp kita ttp harus pny sdkit kepercayaan. iya kan 😀

Tinggalkan Balasan