Krisis Nuklir Iran, Eksistensi Amerika Serikat atau PBB?

Written by Arif Wijaksono – Alumni Hubungan Internasional Universitas Jember

Karena perang dimulai di benak manusia, adalah pada benak manusia perjuangan perdamaian harus dibangun” (Piagam UNESCO)

Sejatinya pernyataan ini ingin menegaskan pentingnya diplomasi melalui dialog dalam menciptakan perdamaian internasional. Oleh sebab itu, aneh rasanya ketika tiga puluh lima Dewan Gubernur IAEA (International of Atomyc Energy Association) menyerahkan masalah nuklir Iran terhadap Dewan Keamanan PBB, sepekan kemudian Amerika Serikat (AS) mulai menyusun rencana serangan militer untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal IAEA bersepakat untuk menunda sanksi Dewan Keamanan PBB selama sebulan untuk memberikan kesempatan terhadap diplomasi Rusia. Tindakan AS ini seakan-akan menegaskan bahwa sanksi militer akan diterapkan di Iran meskipun masih banyak alternatif sanksi lain yang lebih manusiawi.

Indikator bahwa AS memang memiliki rencana untuk melakukan opsi militer terhadap Iran setidaknya ‘mulai terlihat’ ketika AS membantu suplai bom Israel dalam krisis Lebanon baru-baru ini yaitu antara Israel dengan Hizbollah. Krisis ini sangat sensitif sebab Lebanon menjalin kemitraan yang kuat dengan Suriah dan Iran yang diindikasikan menyuplai persenjataan Hizbollah. Suriah mulai menyiapkan militernya jika Israel benar-benar menginvasi Lebanon dan diantisipasi oleh AS dengan kunjungan Condoleeza Rice (Menlu AS) terhadap pemerintah Lebanon bahwa serangan Israel hanya ditujukan pada gerilyawan Hizbollah (teroris versi AS). Sejauh ini Iran memainkan perannya dengan cukup baik dan tidak termakan provokasi AS dan Israel. Sebab ikut campurnya Iran (cenderung oposisi terhadap AS dan Israel) dalam konflik ini justru akan memberikan alasan bagi AS untuk menyerang Iran.

Dalam hemat penulis, setidaknya ada dua alasan mengapa AS bernafsu memulai secara dini opsi militer terhadap Iran, yaitu :

Pertama, AS merasa bahwa diplomasi yang ditawarkan oleh Rusia terhadap Iran tidak akan berhasil. Selama ini Iran ‘dinilai’ tidak komunikatif (keras kepala) terhadap AS dan Uni Eropa mengenai transparansi program nuklirnya. Penolakan Iran untuk memperkaya uraniumnya di Rusia semakin memperkuat argumen AS bahwa Iran benar-benar mengembangkan nuklirnya untuk kepentingan militer.

Kedua, jika Iran bersepakat dengan usulan Moskow, tetap saja hal ini tidak menguntungkan bagi AS. Pengayaan uranium Iran di Rusia justru menyulitkan AS untuk mengontrol program nuklir Iran. Dalam konteks ini, kepercayaan AS terhadap Rusia lemah. Dalam perang Irak – Iran, Rusia adalah sekutu Iran. Hal ini berlawanan dengan AS yang membantu Irak. Indikasi ini muncul ketika AS menilai Rusia dan Cina cenderung lamban dalam menentukan sikap terhadap program nuklir Iran.

Berdasarkan kedua alasan tersebut di atas, apapun hasil diplomasi antara Rusia dan Iran, AS akan tetap menuntut untuk penghapusan program nuklir Iran. Sikap keras Washington dimungkinkan untuk menguatkan posisi Israel sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki persenjataan nuklir. Dalam jangka panjang, hal ini akan menguatkan hegemoni AS di kawasan tersebut.

Rapor merah PBB dalam menyikapi invasi AS terhadap Irak dan Afganistan seharusnya menjadi cermin bagi Iran dalam menghadapi arogansi AS pasca 11 September 2001. Rusia dan Perancis walaupun menolak, namun tidak menggunakan hak vetonya untuk menghentikan invasi tersebut. Sedangkan Cina memilih abstain. Artinya walaupun negara-negara tersebut bersebrangan dengan AS namun mereka menyatakannya dengan menahan diri. Sebagai penyumbang biaya operasonal terbesar bagi PBB, AS tidak mendapat sanksi apapun. Apalagi dalam kasus Iran, AS pernah dikecewakan PBB yang gagal membebaskan lima puluh tiga warga Amerika yang disandera oleh kaum militan Iran pada tahun 1980. Walaupun pada waktu itu, pemerintah baru di Iran yang bertanggung jawab atas masalah tersebut telah terbentuk.

Kemesraan AS dan PBB bukannya tanpa ganjalan. Sejak pertengahan perang dingin, dominasi AS di PBB mulai mendapat perlawanan dari negara-negara dunia ketiga. Salah satu kasus yang paling penting adalah penghentian konstribusi AS terhadap anggaran UNESCO pada tahun 1974. Kondisi ini dipicu oleh resolusi UNESCO yang menghendaki pengeluaran Israel dari kelompok regional Eropa. Tindakan AS ini dikecam oleh dunia internasional, bahkan banyak program PBB yang kritis terhadap AS. Sejak saat itu, PBB digunakan oleh negara-negara dunia ketiga untuk menggalang anti-Amerikanisme global walaupun secara keseluruhan AS masih dominan.

Vonis IAEA bahwa Iran melanggar NPT (Non Proliferation Nuclear Treaty) patut disayangkan. Sejak awal diberlakukannya, NPT sebenarnya ambivalen. Sebab negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak memusnahkan persenjataan nuklirnya. Hal ini justru memicu perkembangan alamiah militer negara-negara di dunia pada kapasitas senjata nuklir (balance of power). Jika memang NPT ditujukan untuk perdamaian sejati, seharusnya semua negara harus memusnahkan senjata nuklir. Selain itu, IAEA dan PBB cenderung tidak konsisten. Israel dan India yang secara terang-terangan memiliki senjata nuklir cenderung ‘immune‘ terhadap NPT. Maksudnya adalah tidak ada sikap yang tegas terhadap negara-negara yang tidak meratifikasi NPT. Hal ini dimungkinkan sebab AS memprioritaskan determinasi untuk mengembangkan hubungan kooperatif dengan major power di dunia. Oleh sebab itu dapat dimaklumi jika India cenderung mengamankan posisinya dengan memihak suara mayoritas dalam kasus nuklir Iran. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa IAEA dan PBB mulai menjauh dari fungsi idealnya. Dalam kasus ini, IAEA akhirnya hanya menjadi tangan kanan AS untuk melucuti persenjataan Iran, kemudian Dewan Keamanan PBB yang menyelesaikannya.

Kuatnya pengaruh AS dan tidak adanya negara penyeimbang dalam kedua organisasi internasional tersebut mengindikasikan bahwa invasi AS terhadap Iran sangat mungkin terlaksana. Memang kita juga tidak boleh menafikan bahwa ada kemungkinan rencana penyerangan tersebut adalah psywar AS untuk menggertak Iran agar lebih melunak dalam diplomasi dengan AS dan Uni Eropa. Asumsinya adalah AS masih memusatkan perhatiannya dalam stabilitas keamanan di Irak dan Afganistan. Namun kasus Irak setidaknya menjadi refleksi empiris bagi Iran bahwa tanpa mandat PBB dan dukungan internasional pun AS tetap melakukan invasi walaupun senjata pemusnah massal yang dijadikan alasan tidak ditemukan. Seperti argumentasi kaum fungsionalis: perang merupakan produk sistem internasional yang diorganisir secara kasar. Kecenderungan AS yang ‘gemar’ melakukan opsi militer dalam menyelesaikan konflik internasional telah menempatkan Iran dalam posisi yang tidak menguntungkan.[]

 

2 Balasan pada “Krisis Nuklir Iran, Eksistensi Amerika Serikat atau PBB?”

  1. sudah sangat jelas bahwa PBB hanya menjadi kepanjangan tangan dari negara-negara maju. mau dibagaimanapun juga, donasi operasional mereka kan sebagian besar disupport oleh negara maju, ga mungkin kalo ga ada udang di balik batu.

Tinggalkan Balasan