Menyoal Tambang Emas di Banyuwangi

Written by Amytha Trisnawardani – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Adanya pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi menimbulkan perdebatan hingga sekarang. Masalah dipicu adanya kandungan emas di wilayah Pesanggaran tersebut. Berdasarkan paparan PT IMN, jumlah cadangan bijih emas Tumpang Pitu mencapai sekitar 9.600 ribu ton dengan kadar emas rata-rata mencapai 2,39 ton. Sedangkan jumlah logam emas sekitar 700 ribu ton. Penambangan dengan metode “tambang dalam” (underground mining) itu akan memproduksi emas mencapai 1,577 ton pertahun.[1] Dengan adanya kandungan emas sebesar itu maka banyak pihak yang mencoba mendapatkan izin pertambangan di daerah Pesanggaran tersebut, salah satunya yang berhasil mendapatkan proyek tersebut adalah PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN). Sementara masyarakat di sekitar wilayah tersebut tidak setuju dengan adanya penambangan emas karena akan berdampak pada lingkungan di sekitar wilayah tersebut, misalnya pembuangan tailing ke laut yg berada di sekitar pulau merah sehingga dapat menimbulkan pencemaran di pantai pancer, puger, grajakan dan rejegwesi.

Penambangan yang didukung oleh Bupati Banyuwangi pada saat itu, yaitu Ratna Ani Lestari, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo yg menendatangani surat nomor 522/7150/021/2007, serta dikeluarkannya surat bernomor S.406/MENHUT-VII/PW/2007 oleh Menteri Kehutanan M.S. Kaban,[2] kini sedang dikaji ulang oleh Bupati Banyuwangi yang baru yaitu Abdullah Azwar Anas. Bupati Anas menyodorkan kontrak baru yang berisikan tentang pembagian hasil penambangan emas tersebut senilai 15 persen untuk masyarakat Banyuwangi. Rencana tersebut juga telah didiskusikan Bupati Anas dengan Gubernur Jawa Timur yang baru yaitu Soekarwo, “Saya sudah melaporkan dan sepakat dengan Pak Gubernur terkait kelanjutan tambang emas ini,” tuturnya.[3] Terlepas dari pro dan kontra adanya pertambangan emas di Pesanggaran, Bupati berharap dengan adanya pertambangan emas tersebut maka dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi sehingga keuntungan tambang emas tersebut dapat diukur hasilnya oleh masyarakat.

Pertambangan emas yang meresahkan warga sekitar sebenarnya memiliki potensi bagus untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, dengan adanya kekayaan asli daerah maka akan menimbulkan keuntungan tersendiri,apalagi menyangkut tentang otonomi daerah yang sudah mulai diterapkan pada masa orde baru hingga saat ini. Jumlah biji emas yang tidak sedikit di Pesanggaran setidaknya dapat meningkatkan kemakmuran untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat ikut menikmati hasil keuntungan dari pertambangan di daerah mereka, semata-mata tidak hanya merasa dirugikan.

Akan tetapi pada kenyataannya PT Indo Multi Niaga (PT IMN) tidak menggunakan prosedur administrasi yang baik dalam perizinan yang dilakukan pada saat itu. Meskipun PT IMN didukung oleh berbagai pihak besar, misalnya Bupati yang menjabat saat itu ataupun Gubernur serta Menteri Kehutanan tetap saja itu tidak sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan pasal 5 yang berbunyi : Dalam Upaya Peningkatan PAD dilarang :

  1. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
  2. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor

Dalam hal ini, Bupati Ratna menyetujui secara sepihak tentang perizinan tersebut tanpa mencoba untuk memahami kondisi masyarakat yang ada disekitar daerah pesanggaran yang mungkin terkena dampak dari pertambangan tersebut nantinya. Pencemaran pantai, penebangan liar serta tingginya angka kriminalisasi bisa saja terjadi jika tidak segera adanya upaya penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Ada baiknya jika Bupati yang sekarang mencoba mempertemukan pihak masyarakat, pihak PT IMN dan Bupati Anas sendiri untuk membahas persoalan pertambangan yang tidak merugikan salah satu pihak. Di satu sisi masyarakat tidak akan terganggu dengan adanya pertambangan tersebut, disisi lain PT IMN tetap dapat melanjutkan pertambangan tersebut. Bupati juga harus mengkaji ulang perizinan dari PT IMN untuk mendapat kesepakatan tentang bagi hasil 15 persen dengan Banyuwangi. Dampak – dampak yang mungkin ditimbulkan harus diminimalisir oleh PT IMN agar dapat melanjutkan proyeknya, atau bisa saja PT IMN membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat disekitar pertambangan emas sehingga dapat mengangkat perekonomian di daerah tersebut. Sementara untuk masalah kriminalitas yang semakin besar di daerah yang memiliki kandungan emas tersebut, aparat setempat harus segera mengatasinya dengan mendata masyarakat pendatang dan mensterilkan daerah yang mengandung emas untuk dikelola oleh satu pihak saja. Dengan adanya perdebatan tentang kekayaan alam ini, maka pemerintah daerah harus lebih peka untuk mengolahnya menjadi Pendapatan Asli Daerah yang bisa menghasilkan sepanjang tahun dan menstabilkan kemakmuran di Kabupaten Banyuwangi.

 

2 Balasan pada “Menyoal Tambang Emas di Banyuwangi”

  1. Babak baru pengelolaan tambang di banyuwangi akan segera dimulai. selama ini kita hanya dibungungkan dengan pemberitaan dan pencitraan politik yang simpang siur. tanpa pernah kita tahu hal sebenarnya. Jangan sampai warga banyuwangi hanya tercipta menjadi penonton saja. Ibarat aliran air yang deras, jika tidak bisa menghalaunya,ikuti ritme aliranya dan belokkan hingga mengalir dengan benar. 🙂

  2. betul, langkah terbaik bagi masyarakat banyuwangi adalah dgn turut andil dalam pengawalan pengelolaan tambang emas tersebut, terutama dlm membangun kesadaran secara positif dan kritis.

Tinggalkan Balasan